Anggota Komisi IV DPR Nilai Program Cetak Sawah Baru Sebagai Kebijakan Anomali

16

DPR menilai  program cetak sawah baru, yang kini digaungkan presiden pada tahun 2020 sebagai kebijakan yang Anomali. 

Pada evaluasi BPK, pemerintah sudah mengakui bahwa masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan 2014-2019 itu belum termanfaatkan secara optimal.

“Untuk tahun-tahun sebelumnya, program cetak sawah baru merupakan sebuah harapan untuk menggenjot produksi pangan yang terutama beras yang selalu impor, ” kata anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin dalam pernyataannya, Sabtu 1 Mei 2020.

Pada zaman Soeharto, hanya sekitar 10 tahunan Impor beras dapat ditekan dibawah 1 juta ton.

“Bahkan satu tahun sempat swasembada hingga ekspor 231 ribu ton sekitar tahun 1985 hingga 1986. Namun saat ini kebijakan program cetak sawah ini  bener-bener anomali,” ujarnya.

Program ini  tidak mengingat sejarah era Soeharto yakni Rp  1,6 Triliun lenyap dari APBN akibat memaksakan lahan gambut dibuka untuk sawah yang tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional.

“Tahun ini anggaran cetak sawah sebesar Rp 209,8 Milyar  pada postur anggaran Tahun 2020, kemudian dipangkas menjadi Rp 10,8 Milyar dan kini nol rupiah setelah adanya pengalihan anggaran untuk penanggulangan Corona,” ujarnya.

Selain itu, percetakan sawah ini butuh waktu minimal 1 tahun. Itupun diluar proses pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan. “Masa wabah covid-19, cetak sawah belum proses tanam, keburu rakyat kelaparan akibat kekurangan pangan”, jelas Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan ini mengingatkan, upaya mempercepat pencapaian surplus beras nasional 10 juta ton tahun sejak tahun 2014 belum signifikan mengurangi kegiatan impor.

 “Bahkan sejak beberapa waktu terakhir ini tentara pun dilibatkan, yakni melalui kegiatan “Tentara Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP). Tapi tetap saja hingga kini belum terjadi perubahan terhadap stabilitas cadangan pangan nasional,” katanya.***

Sumber : PIKIRAN RAKYAT

You might also like