Bukan Hanya Ojol, 11 Jenis Kendaraan ini Juga Kebal Ganjil Genap di Jakarta

4

ITHRS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap berlakukan kembali aturan ganjil genap.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Terkait aturan ganjil genap ada pada pasal 17 dalam Pergub tersebut.

Menariknya, dalam pasal itu juga mengatur sepeda motor masuk dalam aturan ganjil genap.

Hal ini berbeda dari aturan sebelumnya, dimana ganjil genap hanya berlaku pada kendaraan seperti mobil.

Aturan terkait ganjil genap pada motor tertuang di Pasal 17 ayat 1, yang berbunyi ;

“Kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil-genap pada kawasan pengendalian lalu lintas.”

Namun Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian pada 11 jenis kendaraan yang tetap bisa melintas dan tidak masuk dalam aturan ganjil genap.

Salah satunya untuk layanan transportasi berbasis teknologi. Layanan seperti Gojek dan Grab tetap dapat beroperasi dan kebal aturan ganjil genap di jalanan Jakarta.

Selain transportasi online seperti ojek online dan taksi online, terdapat jenis kendaraan lain yang kebal peraturan ganjil genap seperti yang tertulis dalam pasal 18 ayat 2 Pergub Nomor 51 Tahun 2020, yaitu :

a. kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia;
b. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;
c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada keceiakaan lalu lintas;
d. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;
e. kendaraan Pejabat Negara;
f. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI;
g. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas;
h. kendaraan angkutan umum (pelat kuning);
i. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin;
J. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian; dan
k. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Sumber : Pikiran Rakyat

You might also like