Ini Lima Skema Pemerintah untuk Bantu Ketahanan UMKM di Tengah Pandemi

11

JEMBER – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lima skema dari pemerintah untuk melindungi dan memulihkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat pandemi covid-19.

Dengan sejumlah skema tersebut, diharapkan pelaku usaha UMKM dan usaha ultramikro dapat bertahan di tengah pandemi covid-19.  

Kelima skema itu disampaikan Jokowi melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Rabu sebagaimana dikutip PORTAL JEMBER dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, 29 April 2020.

“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Kepala Negara.

Ia juga menyampaikan tentang program khusus untuk usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan.

Skema pertama akan ditujukan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak covid-19.

Mereka akan diusahakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paker sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ujar Jokowi.

Skema kedua terkait dengan insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

Untuk itu, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan bagi mereka.

“Di sini, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April sampai September 2020,” kata Presiden.

Skema ketiga yaitu relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM yang dilakukan oleh pemerintah.

Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), dan juga penerima bantuan permodalan dari sejumlah kementerian.

Skema keempat yaitu memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja.

Pemerintah telah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang terdampak covid-19.

Baru 41 juta pelaku UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbangkan, sedangkan 23 juta lainnya belum sama sekali.

kema kelima terdiri dari pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, terutama pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi covid-19.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” terang Jokowi. ***

Sumber : Portal Jember

You might also like