Pemerintah Bebaskan PPh dan PPN Beberapa Sektor Berkaitan Covid-19

8

JEMBER – Di sela-sela penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemerintah terus berupaya untuk mengambil langkah-langkah strategis.

Berbagai kebijakan dikeluarkan mulai dari kebijakan fiskal hingga moneter demi menjaga perekonomian Indonesia agar tidak limbung.

Salah satu kebijakan pemerintah yang saat ini sedang digalangkan adalah memberikan fasilitas pajak dan bea cukai untuk barang dan jasa penanganan Virus Corona (covid-19).

Sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id, Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak) Surya Utomo mengatakan, ada 2 kelompok besar dukungan pajak pada masa pandemic, yaitu untuk penanganan dan pencegahan.

Pada penanganan, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Contoh, BNPB membeli barang dan jasa kena pajak sehingga terutang PPN. Namun dengan PMK 28 ini, bahwa atas PPN yang terutang tidak dipungut atau PPN terutang ditanggung pemerintah,” jelas Suryo.

Lalu PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, masih mengutip dari laman yang sama, pemerintah juga membebaskan PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23.

“Ada beberapa jenis barang dan jasa yang atas penjualannya atas pembayarannya wajib potong PPh pasal 21 apabila yang menyerahkan itu orang Pribadi, wajib potong PPh pasal 22 apabila yang menyerahkan Badan.

Contohnya seperti BNPB itu membeli barang. Pasal 23 apabila BNPB atau RS rujukan membayar atas perolehan jasa seperti sewa, jasa konstruksi misalnya. Jasa konstruksi ini tidak dipotong pajak penghasilan.” Tutur Suryo.

Beberapa barang yang diberikan fasilitas diantaranya adalah obat-obatan, vaksin, peralatan, laboratorium, alat pendeteksi, Alat Pelindung Diri (APD), alat-alat untuk keperluan pasien dan peralatan lainnya untuk diperlukan BNPB atau instansi pemerintah yang lain, Rumah Sakit rujukan, maupun pihak lain yang ditunjuk BNPB atau Rumah Sakit untuk melakukan penanganan.

Sedangkan di sektor jasa terdiri dari jasa konstruksi, jasa konsultan, teknik, manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya sepanjang yang membeli adalah BNPB, Rumah Sakit, atau pihak lain yang ditunjuk untuk menangani Covid-19.

Sementara untuk PMK Nomor 34, pemerintah memberikan pembebasan bea masuk, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) seperti PPN, PPnBM, PPh pasal 22 impor.

Jenis barang yang diberikan fasilitas pembebasan terdiri atas hand sanitizer, test kit, reagen, virus transfer media, obat dan vitamin, peralatan medis, serta Alat Pelindung Diri (APD).***

Sumber : Portal Jember

You might also like