Pemprov Jabar Usul Pelatihan Online di Kartu Pra Kerja Diganti Bantuan Langsung Tunai untuk Buruh

14

BANDUNG – Pemprov Jabar mengusulkan anggaran untuk pelatihan dan survei dalam program Kartu Pra Kerja, dalam tiga bulan ke depan bentuknya diubah menjadi bantuan langsung tunai atau subsidi upah untuk jaminan kelangsungan hidup para pekerja terdampak selama tanggap bencana Covid-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengatakan sebelumnya pun pemerintah pusat memprogramkan Kartu Pra Kerja sebagai pelatihan online, insentif untuk pekerja terdampak Covid-19 selama empat bulan, serta biaya survei.

Kemudian Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengusulkan pelatihan online ditunda dan untuk tiga bulan ke depan dan bentuknya diubah jadi berupa bantuan langsung tunai atau subsidi upah. Usulan tersebut tertuang dalam surat yang dikirimkan Gubernur pada 23 April 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI.

Ade mengatakan bersamaan surat tersebut, dilaporkan juga data industri atau perusahaan terdampak Covid-19 juga pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK. Data ini telah dilaporkan juga kepada Project Management Office (PMO) Kartu Pra Kerja, sehingga dapat segera ditangani oleh pemerintah pusat melalui program tersebut.

• Gara-gara Corona, Ajax Amsterdam Gagal Jadi Juara Musim Ini, Begini Kata Robert Alberts

“Update data ini langsung dikirimkan ke PMO Kartu Pra Kerja. Pak Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) sudah mengirimkan surat, termasuk usulan untuk para pekerja atau buruh ini, melalui perubahan dari pelatihan online menjadi subsidi upah,” katanya melalui ponsel, akhir April lalu.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dalam menghadapi situasi tanggap darurat bencana wabah penyakit Covid-19 yang masih meningkat penyebarannya, Indonesia dan Jawa Barat dihadapkan dengan turunnya atau terhentinya produktivitas perusahaan atau industri yang akhirnya berdampak terhadap pekerja atau buruh yang menjadi pengangguran.

Berkaitan dengan Program Kartu Pra Kena yang sekarang bentuknya menjadi pelatihan online, insentif untuk empat bulan, serta biaya survei, Gubernur pun mengusulkan sejumlah penyesuaian pada program tersebut.

Gubernur mengusulkan pelatihan online ditunda dan untuk tiga bulan ke depan bentuknya diubah jadi berupa bantuan tunai langsung atau subsidi upah untuk jaminan kelangsungan hidup pekerja buruh selama tanggap bencana Covid-19.

• Gempa Hari Ini: Pangandaran Diguncang Gempa Bumi M=4.6, Terasa Juga di Garut, Ini Penjelasan BMKG

Gubernur pun mengatakan secara nasional perlu ada arahan melalui surat edaran Menteri Ketenagakejaan, yang menyatakan jika ada pimpinan perusahaan atau industri yang tidak melaporkan keputusan untuk merumahkan atau mem-PHK sesuai ketentuan, maka perusahaan industrinya tidak diberikan stimulus keuangan

Gubernur juga mengusulkan supaya pimpinan perusahaan atau industri sampai ke tingkat manajer untuk mengurangi jumlah penghasilan atau tunjangan yang diterima untuk kemudian digunakan penanggulangan Covid-19 atau tambahan sembako bagi pekerja atau buruh saat menghadapi PSBB.

Dalam surat tersebut pun Gubernur telah mengirimkan data untuk Program Kartu Pra Kerja sesuai hasil input aplikasi IPK Online melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pihaknya juga telah mendata laporan perusahaan atau industri terdampak pandemi yang telah merumahkan bahkan mem-PHK pekerja atau buruh.

“Data ini telah kami kirimkan melalui Kemnaker yang dilengkapi data identitas pekerja atau buruh, NIK, nomor handphone, dan alamat e-mail,” tulis Gubernur dalam surat tersebut.

Untuk memberi jaminan keberlangsungan hidup pekerja atau buruh dan perusahaan atau industri, katanya, diusulkan supaya data pekerja atau buruh tardampak Covid-19 yang sudah dilengkapi identitas tersebut dijadikan rujukan penerima Kartu Pra Kerja.

Kemudian rekrutmen online melalui www.prakerja.go.id oleh PMO, laporan data dan hasilnya diminta untuk ditembuskan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk menghindari duplikasi penerima bantuan jaring pengaman sosial.

Data pendaftar dan penerima Kartu Pra Kena (KPK) yang sudah memenuhi syarat pun, katanya, diusulkan untuk ditembuskan laporannya kepada kepala daerah untuk diumumkan kepada publik. 

• Penolakan TPU Dijadikan Tempat Penguburan Korban Covid-19 Kembali Terjadi, Kali Ini Apa Alasannya?

Wabah Covid-19 menghantam keras dunia ketenagakerjaan dan perusahaan atau industri di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berupaya menangani dampak Covid-19 yang berujung pada tenaga kerja yang terkena PHK atau dirumahkan oleh perusahannya, di antaranya memberikan usulan penyesuaian terkait program Kartu Pra Kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengatakan sampai 25 April 2020, tercatat 1.026 perusahaan terdampak Covid-19. Kemudian sebanyak 62.848 pekerja atau karyawan terdampak, terdiri atas 50.187 pekerja dirumahkan dan 12.661 pekerja terkena PHK.

Angka pekerja terdampak ini terus meningkat, dari awalnya 19.100 pekerja yang dirumahkan dan di-PHK pada 5 April 2020, meningkat menjadi 49.941 pekerja terdampak pada 15 April 2020, kemudian menjadi 62.848 pekerja terdampak pada 25 April 2020, semuanya telah terverifikasi secara by name by address.

“Jumlah perusahaan atau industri terdampak Covid-19 sebanyak 1.605 perusahaan. Namun yang sudah melengkapi data by name by address sebanyak 1.026 perusahaan. Jumlah perusahaan yang merumahkan pekerjanya sebanyak 666 perusahaan, yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerjanya sebanyak 375 perusahaan,” kata Ade di Gedung Sate Bandung, Selasa (28/4).

Proses perundingan antara perusahaan atau industri dengan pekerja atau buruh masih berlangsung terkait dengan kondisi Covid-19. Karenanya, data yang telah dilaporkan kepada berbagai pemangku kepentingan mulai dari asosiasi pengusaha sampai serikat buruh ini sifatnya sementara dan perkembangannya akan terus disusulkan.


Sumber : tribunjabar.id 

You might also like