Polisi Akhirnya Selidiki Penyaluran Sembako Bantuan untuk Warga KBB, Berawal dari Sembako Busuk

23

BANDUNG – Polisi akhirnya turun tangan menyelidiki penyaluran bantuan sembako untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Bantuan di kabupaten termuda di kawasan Bandung Raya ini diduga diwarnai penyalahgunaan anggaran. Belum ada tersangka, tapi sejumlah pihak sudah dimintai keterangan.

Kanit Tipikor Polres Cimahi, Iptu Herman Saputra, mengatakan, kasus ini berawal dari paket bantuan sembako busuk, yang pada April lalu telanjur dibagikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19 di Perum Alam Sanggar Indah (ASI) RW 13, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Bau busuk berasal dari satu kilogram ayam yang dikemas bersama 10 kilogram beras, 1 kilogram kentang, 1 kilogram tomat, 1 kilogram buah pir, setengah kilogram telur, 12 bungkus mi instan, dan 2 liter minyak goreng.

Karena bau busuk itu, ketua RW setempat akhirnya memutuskan untuk tak jadi membagikan paket bantun tersebut.

Herman mengatakan, polisi masih melakukan mendalami kasus bantuan ini.

“Sejauh ini baru tiga orang yang sudah kami panggil untuk kami mintai keterangan. Kemarin kepala desa, hari ini pengurus RT dan RW. Pemanggilan ini baru interogasi,” ujarnya di Mapolres Cimahi, Rabu (6/5).

Ketua Panja DPRD Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD KBB, Bagja Setiawan, mengatakan, wajar jika polisi akhirnya menyelidiki penggunaan anggaran untuk pengadaan sembako bagi para korban pandemi Covid-19 di KBB ini.

Apalagi dana APBD KBB yang digunakan untuk pengadaan sembako ini terbilang besar, yakni Rp 60 miliar untuk 30 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).

“Ini artinya, polisi melihat ada indikasi (penyalahgunaan anggaran),” ujarnya melalui telepon, Kamis (7/5).

Di luar ketentuan yang ada, kata Bagja, pengadaan sembako untuk bantuan ini juga dilakukan tanpa melalui proses lelang, tetapi penunjukan langsung.

Padahal, untuk pengadaan yang nilainya di atas Rp 200 juta, tak boleh penunjukan langsung.

“Kami tidak punya kepentingan dengan hal ini. Tapi pengadaan harus sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan, tidak boleh ada maladministrasi dan gratifikasi,” ujar Bagja.

Dalam kesempatan sebelumnya, April lalu, Bagja mengatakan bahwa sejak awal Panja sebenarnya sudah merekomendasikan agar Pemda KBB tak memberikan bantuan berupa sembako, melainkan bantuan langsung tunai (BLT).

Ia menyebut tiga alasan.

“Pertama, supaya tepat sasaran. Kedua, lebih mudah untuk diberikan. Ketiga, ini yang paling penting, untuk meminimalisasi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan,” ujar Bagja.

Anggaran yang sangat besar, kata Bagja, membuat proses pengadaan sembako ini harus terus dikawal.

“Itu per paketnya Rp 500 ribu, sesuai arahan Pak Gubernur, dikali empat bulan. Itu anggarannya Rp 60 miliar dan skemanya pakai penunjukan langsung, jadi luar biasa,” ujarnya.

Bagja mengatakan, Dinas Sosial KBB sejak awak sebenarnya juga sudah setuju dengan Panja bahwa bantuan ini diberikan dalam bentuk BLT.

Namun, ada beberapa pihak dari Pemda KBB tetap memaksakan ingin memberikan bantuan berupa sembako.

“Ini perlu dikonfrontasi, kenapa Panja menyarankan harus BLT, tapi pemda keukeuh harus pakai sembako. Kami akan terus mengawal proses pengadaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Terkait dengan hal ini, Kanit Tipikor Polres Cimahi, Iptu Herman, mengatakan, polisi juga akan memanggil pihak-pihak di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang terlibat dalam pengadaan sembako tersebut.

“Kami agendakan pemanggilan camat, sekretaris camat, dan sekretaris desa. Rencananya mereka akan kami periksa Rabu depan,” ujarnya.

Hingga kemarin, belum ada komentar dari Pemkab Bandung Barat soal rencana pemanggilan ini. Kepala Dinas Sosial KBB, Hari Partomo, tak merespons saat dihubungi melalui telepon, Kamis (7/5). Pesan Tribun melalui aplikasi WhatsApp juga hanya dibaca, tapi tak dibalas.

April lalu, saat dikonfirmasi soal bantuan busuk ini, Hari mengatakan bahwa saat dikirim bantuan itu sebenarnya dalam keadaan segar.

Namun, karena waktu pengiriman yang lama, daging ayam dalam paket bantuan itu busuk saat sampai ke tangan penerima.

Hari meminta warga untuk segera melaporkan sembako yang busuk itu ke Dinas Sosial.

Dengan demikian, dapat segera dilakukan penggantian. (hilman kamaludin)



Sumber : tribunjabar.id 

You might also like