Ramai Penolakan Bansos Jawa Barat, Bupati Sumedang Beri Imbauan Kepada Kades

43

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, mengimbau kepada para kepala desa (Kades) di wilayah Kabupaten Sumedang, supaya jangan menolak bantuan sosial (bansos) yang akan dikucurkan pemerintah untuk warga terdampak Covid-19.

Imbauan tersebut sengaja disampaikan Bupati Dony, sebagai tanggapan atas merebaknya isu penolakan terhadap bansos dari Gubernur yang dikirimkan melalui Pos.

Karena menurut opini yang berkembang, bansos yang disalurkan Gubernur Jabar itu, konon tidak tepat sasaran dan menjadi pemicu konflik di masyarakat.

“Saya minta kepada para Kades dan juga masyarakat, tolong jangan menolak bantuan yang akan diberikan pemerintah. Karena kalau ditolak, nantinya kita juga yang akan rugi,” kata Dony.

Menurut Dony, munculnya penolakan bansos bagi warga terdampak Covid-19 ini, sebenarnya bukan karena kesalahan pemerintah, melainkan akibat kurang pahamnya masyarakat terhadap program-program bansos yang akan dikucurkan pemerintah.

Untuk itu, lanjut Dony, sebagai kepala daerah dirinya perlu meluruskan persoalan ini, agar masyarakat bisa memahami secara jelas soal program bansos bagi warga terdampak Covid-19.

“Soal penolakan bansos dari Gubernur Jawa Barat yang ramai kemarin, itu sebenarnya akibat kesalahpahaman. Makanya perlu kita luruskan agar warga tidak keliru,” kata Dony.

Perlu diketahui bersama, sambung Dony, mengenai bansos dari Pemprov Jabar ini, daftar penerimanya terdiri dari dua kelompok besar.

Pertama, kelompok warga yang termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan kedua kelompok warga yang masuk dalam Non-DTKS atau warga miskin baru akibat Covid-19 yang kemarin didata oleh pihak desa.

“Nah paket bantuan yang kemarin dikirim dari Provinsi melalui Pos itu, data penerimanya mengambil dari kelompok DTKS. Daftar nama penerima bantuan ini, sudah ada sejak beberapa tahun lalu, jadi bukan data yang baru diajukan kemarin,” katanya.

Namun karena kurang pahamnya soal informasi tersebut, akhirnya muncul pernyataan bahwa daftar penerima bantuan dari provinsi ini tidak sesuai dengan yang diajukan oleh desa.

“Ya pasti tidak akan sesuai, kan bantuan yang kemarin itu sumber data penerimanya dari DTKS. Kalau data penerima non DTKS yang diajukan kemarin kan baru saja selesai diinput,” tutur Dony.

Dan soal penginputan data warga non DTKS ini, kebetulan Sumedang menjadi kabupaten yang paling pertama berhasil menyelesaikan penginputan data, dengan jumlah penerima sebanyak 128.480 KK.

“Karena kita paling pertama selesai melakukan pendataannya, mudah-mudahan bantuannya juga paling pertama disalurkan,” ujarnya.

Berbicara soal bansos untuk warga terdampak Covid-19 dari kelompok non DTKS ini, sumber bantuanya berasal dari empat pintu anggaran.

Dimana dari jumlah warga terdampak dari kelompok non DTKS sebanyak 128.480 KK ini, nantinya akan mendapat bantuan dari anggaran bansos kabupaten sebanyak 15.000 KK, bansos provinsi sebanhak 60.000 KK, bansos pusat sebanyak 19.680 KK, dan dari BLT desa sebanyak 33.800 KK.

“Sekarang yang sudah mulai disalurkan itu baru dari bansos kabupaten untuk 15.000 KK. Bagi warga terdampak yang belum mendapatkan mohon bersabar, karena nanti juga semua warga yang telah masuk dalam daftar penerima itu pasti akan kebagian. Makanya jangan sampai ditolak, karena nanti juga yang lainnya pasti kebagian,” ujar Dony.***

Sumber : Pikiran Rakyat

You might also like