Tak Ingin Lagi Ada yang Busuk, Pemkab Bandung Barat Ganti Jenis Komoditas Paket Sembako

12

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat akan mengganti tiga jenis komoditas yang ada dalam bantuan sembako untuk warga terdampak pandemi Covid-19. Ketiga komoditas itu berupa sayuran, buah-buahan dan daging ayam. Demikian diungkapkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna seusai pertemuan dengan Panitia Kerja (Panja) Percepatan Penanganan Covid -19 DPRD Kabupaten Bandung Barat di ruang rapat Setda Bandung Barat, Ngamprah, Jumat (8/5/2020).

“Berdasarkan hasil rapat dengan Panja DPRD, kami menyepakati akan mengganti tiga komoditas yang rentan rusak dan busuk dalam paket sembako. Untuk penggantinya belum diputuskan, bisa saja diganti beras,” ujarnya. Ia menegaskan terkait dengan penggantian komoditas tidak akan merubah pagu anggaran untuk jaring pengaman sosial. Alokasi anggaran untuk warga terdampak Covid-19 tersebut mencapai Rp 60 miliar.

“Termasuk untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kedua juga tidak menambah anggaran yang sudah dialokasikan. Total anggarannya mencapai Rp 244,4 miliar,” kata Umbara. Pergantian tiga komoditas dalam paket sembako ini, menyusul ditemukannya empat paket yang sudah membusuk di Perum Alam Sanggar Indah (ASI) RW 13, Desa Citapen, Kec. Cihampelas.

Tiga poin Di tempat yang sama, Ketua Panja Percepatan Penanganan Covid -19 DPRD Kabupaten Bandung Barat, Bagja Setiawan mengatakan, pertemuan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 Kabupaten Bandung Barat untuk membahas sekaligus evaluasi PSBB pertama. “Ada tiga poin penting yang menjadi kesepakatan untuk dilaksanakan. Yaitu menyangkut sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan PSBB,” kata Bagja.

Ia menjelaskan di bidang kesehatan diperlukan segera membangun tempat isolasi bagi warga yang terpapar virus corona. Pasalnya, berdasarkan hasil rapid test masif sebanyak 106 orang terindikasi reaktif positif Covid-19. Mereka harus di-swab test guna memastikan kondisinya, termasuk menyiapkan ruang isolasi bagi pasien positif. “Untuk jaring pengaman sosial, seperti apa yang disampaikan pak bupati akan diganti tiga komoditas yang rawan busuk,” imbuhnya. Sementara hasil evaluasi PSBB, pihaknya meminta agar dilakukan pengetatan dan penambahan jumlah cek poin.

Ini untuk mengurangi dan memutus sebaran virus ini, mengingat dikhawatirkan kasus positif baru yang muncul berasal dari warga yang datang dan pulang ke kampung halamannya. Ia menambahkan, Panja DPRD menilai penggunaan anggaran untuk penanganan Covid -19 sudah sesuai prosedur. Tidak terindikasi ada maladministrasi. “Semua sudah clear. Termasuk juga data penerima harus dibuktikan surat keputusannya,itu juga sudah dilakukan Pemkab Bandung Barat dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19,” tukasnya.

Sumber : galamedianews.com

You might also like