Transparansi Data Bansos itu penting !

7

Sesungguhnya keterbukaan informasi (transparansi) adalah bagian dari hak publik yang diatur undang-undang. Karena itu pemerintahan yang baik (good governance) tak bisa lepas dari prinsip keterbukaan, sehingga semua stakeholder (termasuk rakyat) bisa ikut mengawasi dan mengawal kebijakan pemerintah.

Apalagi dalam suasana krisis wabah corona saat ini, di mana rakyat yang terdampak covid-19 sangat masif, maka keterbukaan akan data bantuan sosial menjadi sangat dibutuhkan untuk menjaga trust rakyat terhadap pemerintah, juga trust antar instansi pemerintahan maupun antar rakyat sendiri.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil menjelaskan ada 9 macam/pintu bantuan, ada bantuan untuk PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Prakerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Makan/Nasi Bungkus. Adapun setiap Kepala Keluarga yang berhak, hanya bisa mendapatkan bantuan dari salah satu pintu bansos yang ada.

Beragamnya program bantuan di atas, juga besarannya yang bervariasi, serta waktu distribusi yang tidak sama, semakin meningkatkan urgensi pentingnya kerterbukaan data bantuan sosial yang ada. Kang Emil sendiri merilis di twitter Rabu (29-04-2020), terdapat 1,7 juta penerima bansos Jabar yang invalid alias ngaco.

Sementara di lapangan tidak sedikit pertanyaan muncul di tengah-tengah masyarakat, kenapa yang satu sudah menerima sementara yang lain belum. Kenapa besarannya tidak sama dan lain sebagainya. Bahkan ada bantuan yang akhirnya ditolak warga karena khawatir memicu kecemburuan.

Jika berbagai pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak segera dijawab dengan tranparansi data, maka situasi distrust bisa berkembang sedemikian rupa dalam suasana krisis saat ini, dan itu bisa membahayakan kohesivitas sosial. Soal transparansi ini juga ditekankan oleh KPK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR-RI yang disiarkan langsung di akun Youtube DPR, Rabu (29/03/2020). Bantuan harus tepat guna, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Karena itu aspek penganggaran, distribusi maupun kuantitas dan kualitas bantuan yang diterima masyarakat harus diawasi. Ada tiga kategori penyimpangan yang bisa terjadi kata Firli Bahuri Ketua KPK, pertama, bansosnya atau sumbangannya menjadi fiktif; kedua, eror,  ketiga tentang kualitas dan kuantitas yang bisa berubah.

Dengan transparansi data bansos kita berharap, penyimpangan baik sengaja maupun tidak, bisa dicegah. Penyimpangan dalam bentuk apapun dalam suasana krisis saat ini bisa memicu konstraksi sosial yang bersifat disosiatif.

Bandung, 30 April 2020

Furqan AMC

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Jawa Barat

Sumber : galamedianews.com

You might also like