Viral Pengunduran Anggotanya, Berikut 4 Fakta Hukum Stafsus Presiden

175

JEMBER – Staf khusus presiden sedang ramai jadi perbicangan hangat oleh netizen belakangan ini. Mulai dari penggunaan surat dengan kop Sekretariat Kabinet RI oleh Andi Taufan Garuda Putra, keterlibatan Ruang Guru, dimana Belva Devara menjadi CEO-nya, pada kartu prakerja, hingga yang terakhir adalah mundurnya Andi Taufan dan Belva Devara dari jabatan stafsus presiden. Ada beberapa hal yang mungkin kebanyakan masyarakat belum tahu perilhal fakta hukum tentang Stafsus presiden ini. 

Dilansir dari hukumonline.com terdapat fakta hukum perihal posisi stafsus presiden ini, sebagai berikut: 

1. Tidak Setingkat Menteri Posisi Staf Khusus Presiden ada di sekitar pemimpim tertinggi Republik Indonesia melalui Kepres No 29 Tahun 2002 tentang staf khusus wakil presiden. Mereka bertanggung jawab kepada wakil presiden. Dengan jumlah posisi maksimal 5 orang. 

2. Menerima Gaji 51 Juta per Bulan Hak keuangan Stafsus Presiden lebih jelas di atur pada Perpres No. 144 Tahun 2015. Mulai Januari 2015 mereka mendapat hak keuangan sebesar 51 juta Rupiah. Pendapatan tersebut merupakan total keseluruhan beserta tunjangan yang di dapat. 

3. Paling Banyak 15 Orang Aturan ini sudah mengalami tiga kali perubaham jumlah. Masing-masing oleh Perpres No. 55 Tahun 2015, Perpres No. 39 Tahun 2018, Dan Perpres No. 56 Tahun 2020. 

4. Tiap Staf Khusus Presiden Memiliki Asisten Pribadi Menurut Perpres No. 39 Tahun 2018 disebutkan bahwa masing-masing Stafsus Presiden dibantu maksimal oleh lima Asisten. ***

Sumber : Portal Jember

You might also like